Eks juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mantan kader PDIP, Johan Budi tiba-tiba menyinggung lagi pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dia mengaku tak sreg dengan penggunaan kewenangan konstitusi Presiden Prabowo untuk kepentingan rekonsiliasi politik. Johan pun menyuarakan ketidaksetujuannya atas pemberian amnesti pada terpidana kasus dugaan suap PAW DPR RI Agustus 2025 lalu.
Namun, Johan menyatakan dukungannya terhadap abolisi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mendukung rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi terkait kasus dugaan korupsi KSU dan akuisisi.
“Saya tidak setuju kalau kewenangan Konstitusi yang dipunyai Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional lah istilahnya,” kata Johan dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).
“Anda tahu kan sebelumnya? pernah amnesti. Nah itu saya nggak setuju kalau yang itu, tapi kalau yang dua itu saya setuju karena konsepnya demi keadilan. Keadilan masyarakat itu, kalau politik bisa banyak hal ya. Pokoknya kalau amnesti itu saya nggak setuju ya, tolong dicatat,” tegasnya.
Johan secara khusus menyoroti bahwa amnesti untuk Hasto diberikan dengan alasan rekonsiliasi politik nasional, padahal kasusnya adalah pidana korupsi.
Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden tidak lantas membuat penegak hukum kehilangan muka, mengingat Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya telah memutuskan para terdakwa bersalah.
“Langkah Pak Prabowo ini terutama yang rehabilitasi dan abolisi itu kan dalam rangka untuk mengembalikan rasa keadilan tadi, dan itu penting sekali menurut saya karena penegakan hukum tentu harus keras memang, tetapi harus ada rasa keadilan tadi. Bagi siapa? Tentu bukan bagi oligarki, tapi bagi rakyat seluruh Indonesia,” tandas Johan.
