TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur pasca-bencana Pulau Sumatera mencapai Rp 74 triliun.
Angka ini lebih besar dibandingkan estimasi awal sebesar Rp 51,8 triliun.
Dody menjelaskan, usulan penambahan anggaran tersebut masih dalam tahap penyusunan. Saat ini Kementerian PU tengah menyiapkan surat pengajuan karena rencana induk pemulihan infrastruktur telah selesai disusun.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu RP 70 triliun sampai Rp 74 triliun lah sebenarnya,” ujar Menteri Dody di Kantornya, Jumat (16/1/2026).
Dody menjelaskan, alasan utama penambahan anggaran dibandingkan estimasi awal Rp 51,8 triliun adalah, adanya rencana pembangunan tambahan infrastruktur pengendali banjir dan longsor seperti sabo dam dan check dam.
Menurut Dody, kejadian longsor di Gayo Lues menjadi peringatan penting untuk segera membangun sabo dam atau check dam guna menahan sedimen, katu dan material lainnya agar tidak mengalir ke wilayah hilir seperti ke Aceh Tamiang.
“Seingat saya di Sumatera Barat itu ada 18-20 rencana sabo dam, di Aceh itu ada sekitar 30 titik. Kemudian, di Sumatera Utara ada 20 titik,” tegas Dody.
Adapun terkait waktu pemulihan pasca-bencana, Dody memperkirakan proses pemulihan infrastruktur di Sumatera membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar 2 tahun.
“Paling cepat 2 tahun, paling cepat ya. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, Dody juga membagi tahapan pemulihan yakni prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Tergantung pada jenis dan tingkat kerusakan infrastruktur.
“Macam-macam sih itu ya. Beda-beda tuh misalnya antara Bina Marga, SDA. Yang paling utama adalah semua infrastruktur dasar bisa berfungsi maksimal secepat-cepatnya sih,” ucap Dody.
“Seperti Check Dam itu butuh waktu, terus Tarutung-Sibolga itu butuh waktu, terus kemudian Jalan Tol Lembah Anai itu butuh 1-2 tahun. Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat,” sambungnya.
