SURYA.CO.ID, JOMBANG – Pemkab Jombang resmi mengawali proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di gedung Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (14/1/2026) lalu.
Agenda ini menjadi pintu awal penjaringan gagasan dan aspirasi lintas sektor sebelum dokumen perencanaan difinalisasi.
Forum yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut dirancang sebagai wadah dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, menjelaskan bahwa tahapan ini merupakan prosedur wajib dalam sistem perencanaan pembangunan agar kebijakan yang disusun memiliki dasar hukum sekaligus dukungan publik.
Petakan Prioritas Daerah
Menurut Hartono, konsultasi publik berfungsi mengumpulkan masukan strategis dari berbagai unsur masyarakat sekaligus memetakan isu prioritas daerah.
“Hasil forum ini nantinya akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi Jawa Timur maupun nasional, sehingga program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri,” ucap Hartono kepada SURYA, Jumat (16/1/2026).
Sejumlah unsur hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, jajaran staf ahli dan asisten, pimpinan perangkat daerah, hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi perempuan, dan insan pers.
Hartono menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah.
“Sinergitas dengan seluruh elemen, termasuk dunia usaha dan organisasi profesi, jadi kunci agar perencanaan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Dalam agenda tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid atau Gus Salman mewakili Bupati Warsubi yang berhalangan hadir.
Gus Salman mengajak seluruh peserta untuk melandasi proses perencanaan dengan niat pengabdian dan orientasi kemaslahatan publik.
Ia menekankan bahwa tujuan utama pembangunan daerah harus bermuara pada perlindungan, kemudahan, dan kebahagiaan masyarakat.
Dengan prinsip tersebut, ia optimistis setiap kebijakan yang dirumuskan akan memberi dampak positif bagi warga Jombang.
Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Gus Salman juga menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025 yang dinilai cukup menggembirakan.
“Indeks Good Governance tercatat terus meningkat dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai angka 85,06 poin.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 3,28 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,36 persen pada triwulan III 2025,” bebernya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perencanaan ke depan tetap berpijak pada kondisi fiskal yang realistis.
enurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat, menurutnya, menuntut pengelolaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran dalam penyusunan RKPD 2027.
Berdasarkan evaluasi dan proyeksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan tema RKPD 2027, yakni ‘Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer’.
Tema ini diarahkan untuk memperkuat keterkaitan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan serta jaringan perdagangan.
“Melalui pendekatan integrasi hulu hingga hilir, pemerintah daerah berharap mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lebih banyak lapangan kerja, juga memperkokoh struktur ekonomi daerah agar lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk merealisasikan tema tersebut, ditetapkan empat prioritas pembangunan, meliputi penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkharakter, pengembangan sektor primer dan ketahanan pangan yang terhubung dengan ekonomi kreatif dan pasar digital.
